Begini komentar Plt Gubernur Aceh Terkait gugatan PT EMM

Nova
Foto : LIPUTANRAKYAT.COM

BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT menyatakan bahwa bukan Pemerintah Aceh yang mengeluarkan izin PT Emas Mineral Murni (EMM), melainkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkedudukan di Jakarta.

“Oleh karenanya, saya tidak berwenang mencabut izin perusahaan tersebut,” kata Nova Iriansyah menjawab Serambi seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerinatah Aceh (RKPA) 2020 di Hotel Hermes Banda Aceh, kemarin siang.

Ia katakan bahwa utuk mendapatkan izin usaha pertambangan di Aceh, PT EMM sudah melalui 14 tahapan/persyaratan. Di antara 14 tahapan itu hanya satu yang melibatkan Pemerintah Aceh, yakni rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf.

“Nah, kalaupun rekomendasi itu saya cabut, toh tidak serta merta bisa membatalkan izin usaha pertambangan bagi PT EEM, karena izinnya memang sudah keluar,” kata Nova.

Satu hal lagi yang bakal menjadi ganjalan adalah kalaulah rekomendasi itu dicabut Plt Gubernur Aceh, maka sangat mungkin Pemerintah Aceh disomasi atau digugat. “Nah, kalau pengadilan mengalahkan kita atas gugatan PT EMM, jadi percuma saja kan apa yang kita lakukan,” ujar Nova.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak bersabar sembari berpikir solusi apa yang terbaik dilakukan untuk merespons tuntutan mahasiswa tersebut. “Kita butuh peran DPR, DPRA, para rektor, ahli hukum, mahasiswa, dan elemen lainnya untuk memikirkan solusinya,” kata Nova.

Nova juga memohon bantuan dan pengertian semua pihak untuk menahan diri dan tidak meneruskan aksi-aksi lanjutan. “Ketahuilah saya berada pada posisi mahasiswa dan rakyat. Aspirasi ini kita tampung, tapi kita butuh waktu untuk merealisasikannya,” kata Nova.

Ia juga berharap mahasiswa tetap santun dan cool dalam menyampaikan aspirasi serta tidak sampai merusak fasilitas publik di lingkungan Kantor Gubernur Aceh karena tindakan yang demikian bisa berakibat hukum.