Pemilu Belum Berakhir

Dua kubu pilpres 2019

NADPost.com – Masyarakat Indonesia sudah dibuat lelah oleh kampanye yang berkepanjangan di tahun 2019 ini. Rabu (17 april 2019) kita berharap akan mengakhiri pertempuran hoax dan dinamika politik yang menjemukan tersebut.

Tepat pada 17 April, Pemilu telah selesai diadakan di seluruh Indonesia, yaitu pemilu serentak sesuai dengan undang-undang No 7 tahun 2017. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif dari tingkat daerah ke tingkat pusat.

Dari dinamika politik tersebut yang sangat menyedot perhatian adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Perdebatan tentang siapa yang akan menduduki posisi RI 1 sangat menyedot perhatian publik. Hal ini terlihat bahwa masyarakat terbelah di sosial media. Dimulai dari Twitter, Facebook sampai dengan platform berbagi video, YouTube.

Kita dapat meninjau dari berbagai komentar di jejaring sosial seolah Indonesia terbelah dalam kubu politik yang berujung pada caci maki serta sindiran. Jangankan di masyarakat awam, sindiran pun melibatkan aktor politik. Masalahnya disini kita tidak dapat memverifikasi mana yang benar dan salah. Seakan akan cebong dan kampret belum berakhir di Indonesia.

Loading...

Cebong identik dengan berudu yang berkembang menjadi katak/kodok, sedangkan kampret adalah kelelawar yang hidup menggantung di pepohonan.

Sebenarnya, jika kita melihat dari segi peyoratif maka kedua sindiran tersebut adalah nama hewan yang tidak pantas diucapkan untuk manusia apapun alasannya. Manusia sebagai Zoon Politicon atau binatang yang berpolitik maka seharusnya berpolitik itu tidak harus membawa nama-nama hewan. Maka alangkah sebaiknya hal itu harus segera dihentikan oleh kita sebagai manusia berakal dan beragama, sehingga dibutuhkan suatu kesepakatan bersama untuk mengakhiri perpecahan ini.

Siapa yang mampu menghentikan ini?

Sampai saat ini belum ada yang bisa menjawab. Ditambah lagi dengan perdebatan terbaru yaitu klaim kemenangan serta dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

Setiap hari kita melihat dialektika baru di sosmed yang dapat menggiring opini publik. Muncul diksi baru tentang kecurangan dengan ditemukan info bahwa terjadi salah input data di aplikasi situng KPU RI (02) di beberapa daerah di Indonesia serta berbagai kecurigaan lainnya, kebanyakan isu ini muncul dari kubu 02 sebagai penantang di Pemilu 2019. Sedangkan dari kubu petahana (01) cenderung bertahan dan menunggu penetapan oleh KPU RI 22 Mei 2019.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sangat membutuhkan suatu sistem yang komplek agar dinamika pemilu dapat diminimalisir. Jangan sampai merusak eksistensi masyarakat untuk bersatu dalam payung kebhinnekaan. Pemilu seharusnya bisa menjadi perekat jika tujuan pemilu adalah untuk mencari tokoh terbaik untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun.

Pemilu 2019 ini tampak terlihat sangat kacau. Pertama sistem presidensial threshold yang memungkinkan calon presiden hanya 2 bakal calon, sehingga mengakibatkan Indonesia terpecah dalam dinamika horizontal, apalagi kita tahu bahwa kita baru masuk dalam demokrasi terbuka baru 20 tahun, artinya masih banyak masyarakat yang belum siap menghadapi keterbukaan politik diranah publik seperti negara Amerika. Masyarakat kita membutuhkan waktu untuk keterbukaan politik dalam menyusul negara yang telah terdahulu mendemonstrasikan sistem Demokrasi terbuka.

Persoalan kedua adalah undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 2019 yang mengharuskan pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan meninggalkan persoalan di dalam masyarakat. Akibat dari undang-undang tersebut adalah masyarakat kehilangan “ngeh” untuk melakukan pemilihan. Pada hari pencoblosan masyarakat dihadapkan dengan 5 kertas suara yaitu DPRD I,  DPRD II, DPR RI serta DPD ditambah dengan kertas suara untuk presiden dan wakil presiden. Efek dari banyaknya kertas suara mengakibatkan pemilu hari ini kehilangan pemilih di tingkat pemilih legislatif (red. silahkan di cek nanti setelah pemilu), kita akan melihat pemilih akan cenderung memilih presiden dan wakil presiden dibandingkan dengan melakukan pemilihan terhadap anggota legislatif.

Selain itu masyarakat juga akan cenderung diburu oleh grogi dan waktu dari pengunjung TPS, maka jangan heran pada pemilu kali jika Golput bertambah. Oleh karena itu butuh evaluasi terhadap undang undang nomor 7 tersebut.

Ketiga, pecahnya bingkai pancasila. Masyarakat seperti disuguhkan suatu dinamika politik perpecahan seakan-akan kita sedang dilanda balada tsunami ideologi, ada yang mengklaim diri paling pancasilai dan tidak pancasila.

Hari ini, setelah pemilu selesai dinamika ini belum selesai, cebong dan kampret masih menjadi topik indah dalam dinamika saat ini. Trik belum berakhir dengan munculnya Quick Count dan klaim kemenangan.

Sepertinya pemilu belum berakhir di negeri ini. Harapan dari kita semoga ini cepat berakhir saling menahan diri demi RI yang kita cintai. Siapapun presidennya, Indonesia tetap negara ku, semoga membawa Indonesia ke arah lebih baik. Aminn

*tulisan ini hasil pemikiran sendiri, jika ada persoalan terkait tulisan ini bisa langsung menghubungi penulis agar bisa diklarifikasi atau dikoreksi.

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan