Bawaslu Sudah Ingatkan KPU agar Jujur dan Adil

Kecurangan Pemilu 2019
Petugas KPU Tangerang Selatan menunjukan surat suara Pilpres untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di Kantor KPU Tangerang Selatan, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/4/2019). PSU dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 lalu KPU Tangerang Selatan akan melaksanakan PSU di 2 TPS di kelurahan Ciputat Timur. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz

NADPost.com – Koordinator Aksi Lawan Pemilu Curang, Moh. Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pemilu 2019 adalah paling buruk sepanjang sejarah. Hal itu ditandai dengan terjadinya pembakaran, pencurian, pengrusakan kotak suara dan surat suara terjadi secara merata di seluruh Indonesia.

Jumhur melanjutkan, sikap penyelenggara pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak pernah mau menyelesaikan masalah yang muncul secara serius. Sementara tuntutan rakyat semakin besar untuk Penyelenggara membongkar kecurangan pemilu itu.

Untuk itu, Jumhur meminta Kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk mengerluarkan pernyataan, bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang curang yang jauh dari asas Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dia juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menindaklanjuti pelaku kecurangan di tubuh KPU.

“Kami mendesak DKPP untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh komisioner KPU, dan memutuskan untuk memecat mereka secara tidak terhormat,” tegasnya di Kantor Bawaslu Pusat, Jakarta Pusat, hari ini (24/4/2019).

Loading...

Menanggapi hal ini, Anggota Bawaslu Pusat, Rahmad Bagja mengatakan pihaknya sudah mengimbau KPU harus berhati-hati agar hasil pemilu nantinya benar-benar jujur dan adil.

“Kami ingatkan KPU agar bertindak adil dan jujur,” tegasnya.

Dia mencontohkan persoalan logisitik yang banyak bermasalah di berbagai daerah. “Salah satu yang kita sesalkan logistik, tiba-tiba logistik bermasalah begini kemana-mana kan. Input data, sudah kita ingatkan. kita lihatlah, Insyaallah semoga tidak diulang,” jelasnya.

Terkait kecurangan yang dilaporkan masyarakat, Bawaslu tengah mengecek bukti-bukti kecurangan yang dilaporkan masyarakat.

“Saat ini sedang kami teliti dan tindaklanjuti. Ada prosesnya. Kemudian alat buktinya apa untuk menyatakan pelanggaran administrasi yg terstruktur, sistematis, dan masif. Itu banyak sekali komponennya. Kita harus melihat laporan-laporannya,” tegas Rahmad Bagja.

Bawaslu saat ini sedang mengklarifikasi laporan masyarakat terkait kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019.

“Masih diklarisifikasi kok, waktunya masih 61 hari,” ujarnya.(EPJ)

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan