Terkait Banyaknya Petugas Pemilu Meninggal, Wakil Presiden Berikan Tanggapan

wakil Presiden RI- Jusuf Kalla

NADPost.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) Tegaskan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) harus dipisahkan karena JK menilai kurang efesien.

Selain karena itu terkesan rumit, JK berpendapat banyaknya petugas dari penyelenggara dan pengawasa pemilu yang meninggal juga harus menjadi pertimbangan ini terlihat dari data anggota penyelengara yang masuk kerumah sakit dan bahkan meninggal dunia.

” Yang meninggal saja, kan hampir 100 orang lebih. Apa itu diteruskan lagi lima tahun lagi sehingga yang meninggal ratusan orang. Kan itu harus dilihat juta,” kata JK usai melakukan kunjungan kerja ke PT Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Jk mengatakan banyaknya petugas yang meninggal karena mereka capek, lelah dan beban kerja yang berlebihan sehingga antara waktu dan kerjaan tidak efisien untuk dituntaskan.

Loading...

Hal ini di karena adanya pengabungan antara Pilpres dan Pileg serentak di seluruh indonesia. Kondisi sepertiini tentunya akan membuat petugas harus menghitung suara lebih dari 24 jam.

“Itu kan karena capek, kelelahan karena menghitung lama. Memang sudah diprediksi akan 24 jam, bahkan sampai subuh,” tutur mantan Ketua Umum HMI CABANB MAKASAR INI.

Dia mengharapkan anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 2019 ini bisa merevisi aturan pemilu dengan kembali memisahkan Pileg dan Pilpres.

Dia yakin DPR bisa memutuskan dengan mengambil pengalaman pemilu 2019 ini. Apalagi pada pemilu kali ini, masyarakat lebih fokus ke Pilpres. Adapun Pileg diabaikan oleh masyarakat.

Dia juga yakin Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan UU yang mengatur pemisahan Pilpres dan Pileg. MK juga pasti akan melihat apa yang terjadi dalam Pemilu 2019 ini.

“DPR harus memutuskan. MK juga akan melihat kenyataan, polisi berapa meninggal, KPPS berapa meninggal. Apa itu mau dibiarkan?” tanya JK.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Perintah MK itu bersifat final dan meningkat sehingga akhirnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adanya putusan MK yang final dan mengikat ini akan menyulitkan dalam revisi UU Pemilu yang mengatur supaya Pileg dan Pilpres disatukan kembali.

Jikapun harus disatukan ini harus diberikan solusi yang lebih efektif lagi baik tekniskerja maupun penamabahan tenaga kerja karena ini menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan bagi mereka dan masyarakat indonesia tentunya, yang hari ini bekerja keras untuk pemilu yang jurdil se indonesia. Ujarnya wakil Presiden Indonesia.

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan