BPN Prabowo: Jokowi Harus Copot Wiranto karena Buat Timwas Medsos

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi rencana Menkopolhukam Wiranto membentuk tim hukum nasional dan menghentikan media sosial yang dianggap mengganggu keamanan nasional. Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, kedua rencana pemerintah itu, sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Menurutnya, Jokowi tak akan menjadi apa-apa apabila tak ada sistem reformasi yang mengizinkan masyarakat bebas untuk berekspresi.

“Kemunduran terhadap demokrasi. Kami ingatkan Pak Jokowi sebagai penikmat reformasi tidak akan pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, tidak akan menjadi presiden RI. Jangan sampai bapak sebagai penikmat reformasi malah melawan semangat reformasi,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/5).

Karena itu, Andre menyarankan Jokowi untuk memecat Wiranto sebagai Menkopolhukam karena dianggap mengkhianati semangat reformasi. Ia juga menganggap pembentukan tim dan menghentikan media mengingkari janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014.

“Saya sarankan kepada Pak Jokowi pecat Wiranto sebagai Menkopolhukam karena berbeda dengan semangat dan janji kampanye Pak Jokowi sejak 2014 yang menjamin kebebasan berpendapat,” ujarnya.

“Copot saja Menkopolhukam pernyataan yang bisa menyeret Pak Jokowi kembali ke rezim otoriter,” imbuh dia.

Andre menganggap pembentukan tim hukum nasional tak diperlukan karena negara memiliki aparat penegak hukum. Baginya, pembentukan tim seolah menakut-nakuti masyarakat seperti zaman orde baru.

“Ada yang melanggar tinggal dilaporkan ke pihak kepolisian diproses secara hukum. Kenapa harus dibikin tim lagi untuk memantau terkesan menakut-nakuti masyarakat untuk jangan berbicara. Emang ini zaman otoriter Orde Baru lagi. Kalau mau kembali ke zaman Orde Baru, ngomong saja,” tutup dia.