5 Fakta Penetapan Eggi Sudjana Jadi Tersangka Makar

NADPost.com – Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan caleg yang juga politikus PAN Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar.

Eggi diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan menyiarkan sesuatu berita yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, saat deklarasi kemenangan Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 17 April 2019.

Saat itu, Eggi mengatakan, akan menggerakkan people power jika Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kalah karena kecurangan pemilu.

Atas seruannya itu, Eggi dilaporkan oleh pendukung Jokowi – Ma’ruf Amin, Suriyanto, ke Bareskrim Polri dan laporan itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Loading...

Berikut kumparan rangkum fakta-fakta penetapan Eggi sebagai tersangka makar:
Berita media online hingga keterangan saksi jadi bukti polisi tetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka

1. Berita media online hingga keterangan saksi jadi bukti polisi tetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka

    Polisi mengaku telah mengantongi barang bukti yang cukup untuk menetapkan Eggi Sudjana jadi tersangka.

    Barang bukti tersebut berupa berita media online, video orasi, hingga keterangan sejumlah saksi ahli.

    “Tersangka itu sesuai dengan aturan ada bukti permulaan seperti keterangan saksi, empat keterangan ahli, petunjuk, dan barang bukti yang disampaikan seperti video dan pemberitaan-pemberitaan di media online,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Kamis (9/5/2019).

    Argo mengatakan, berdasarkan hal itu, penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu (8/5/2019).

    Hasil gelar perkara itu akhirnya menyimpulkan status Eggi dinaikan dari saksi menjadi tersangka.

    “Sesuai dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana,” kata Argo.

    2. Eggi Sudjana akan diperiksa pada Senin (13/5/2019)

    Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eggi pada Senin (13/5/2019) mendatang.

    Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni, mengatakan, surat pemanggilan tersebut sudah diterima kliennya pada Rabu (8/5/2019) malam.

    Ia memastikan Eggi akan datang saat pemeriksaan.

    “Iya dia seorang kesatria dan seorang pahlawan. Ya kalau ini memang proses hukum dia menghormati proses hukum. Tentunya dia hadir kan begitu,” kata Pitra saat dikonfirmasi, Kamis (9/5/2019).

    Meski demikian, Pitra mengatakan, Eggi merasa kecewa dengan penetapan tersangka tersebut. Karena beberapa permintaan yang diajukan kliennya terkait perkara tersebut tidak ditanggapi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    Pitra mengungkapkan Eggi sudah mengajukan untuk dilakukan gelar perkara terbuka. Lalu mengajukan nota keberatan atas pemeriksaannya. Selain itu juga mengajukan ahli untuk meringankan Eggi.

    “Tiba-tiba ini belum diakomodir dengan baik lantas dia (Eggi) langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tadi malam klien saya baru menerima surat itu. Ini terlalu cepat dan terburu-buru,” ucap Pitra.

    3. Eggi Sudjana heran dengan penetapan tersangka makar

    Eggi mengaku heran dengan status tersangka makar karena seruan people power yang disampaikannya. Dia menuding, polisi banyak melanggar prosedur hukum.

    “Poinnya adalah polisi tidak mengindahkan tahapan-tahapan karena kalau tuduhannya makar maka tidak perlu laporan polisi.

    Kalau saya betul-betul makar mestinya saya langsung ditangkap, namanya makar,” kata Eggi saat ikut aksi demonstrasi di Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

    Menurut Eggi, ada tiga kategori untuk menuduh seseorang berbuat makar. Hal itu tertuang dalam pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Bagi dia, tak ada satu pun pasal makar yang dilakukannya.

    “Intinya Pasal 104 itu adalah membunuh presiden dan wakil presiden, Pasal 106 itu adalah menggerakan daerah seluruhnya atau sebagian, yang ke Pasal 107 adalah menggulingkan pemerintahan yang sah. Mana elemen itu saya lakukan, tidak ada,” kata Eggi.

    4. Eggi Sudjana tuntut Jokowi mundur seperti presiden sebelumnya

    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Eggi malah menuntut agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya saat gerakan people power muncul.

    “Kalau capres hukumnya sama dengan kita. Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam pemerintah dan hukum tanpa kecuali. Jadi Jokowi pakai konsep tahu diri seperti pendahulu-pendahulunya,” kata Eggi, Kamis (9/5/2019).

    Eggi kemudian mencontohkan sederet Presiden RI yang secara legowo mengundurkan diri ketika ada tekanan dari people power.

    Mulai dari Sukarno yang langsung mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret dan memutuskan pengunduran diri.

    “Soeharto dengan people power juga dia membuat pengunduran dirinya. Kemudian Habibie tidak diterima pertanggungjawabannya tidak memaksakan untuk jadi presiden,” dalih Eggi.

    “Kemudian yang terbaik lagi Gus Dur sudah dikepung Istana dia tidak pernah memerintahkan Banser, apanya, yang pasukan berani mati untuk melawan rakyatnya. Dia legowo untuk dilengserkan oleh DPR. Ini satu bukti presiden-presiden kita sebelumnya tahu diri,” tambah Eggi.

    5. BPN sebut pemerintah otoriter atas penetapan tersangka Eggi Sudjana

    Juru Debat BPN Prabowo – Sandi, Ahmad Riza Patria, menganggap penetapan tersangka terhadap Eggi sangat berlebihan dan bukti pemerintah otoriter. Sebab, Eggi hanya melontarkan pernyataan, bukan melakukan tindakan makar.

    “Ini kan berlebihan. Masa orang ngomong begitu saja dibilang makar. Dan ini pemerintahan sudah pemerintahan yang otoriter, arogan, zalim. Ini kan eranya reformasi, biasa masyarakat mau minta siapa kek jadi presiden. Itu biasa aja,” kata Riza kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).

    Menurut Riza, pernyataan Eggi hanya sebatas ekspresi diri dan keinginan agar Prabowo dilantik menjadi seorang presiden. Tentu, kata dia, hal itu tidak ada yang salah, sebab negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negaranya.

    “Enggak ada makar itu, enggak ada yang ditersangkakan, enggak ada yang dipenjarakan. Ini baru ngomong pidato begitu saja, orasi begitu saja. Ini pemerintah memang sudah zalim ini,” kritik politikus Gerindra itu.

    Advertisement
    loading...

    Tinggalkan Balasan