Klarifikasi Soal Referendum, Mualem: Itu Tidak Mewakili Rakyat Aceh

Mualem
Ketua Umum DPA Partai Aceh Muzakir Manaf. Foto: AJNN.Net/Suar

Banda Aceh – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA Muzakir Manaf mengklarifikasi pernyataannya terkait referendum Aceh yang disampaikan di acara peringatan Kesembilan Tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) lalu.

Melalui sebuah video yang kini beredar luas, Mualem-sapaan Muzakir Manaf– menyebutkan pernyataan referendum yang ia sampaikan itu tidak mewakil rakyat Aceh secara keseluruhan.

“Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Muhammad Hasan di Tiro.

Saya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro NKRI,” sebutnya dalam video klarifikasi itu. Mualem berharap Aceh kedepan harus lebih maju, membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI.

Loading...

“Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca MoU Helsinki akan saya buat surat tersendiri guna membuat menuntaskan butir-butir MoU helsinki ke depan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada peringatan haul meninggalnya Muhammad Hasan di Tiro, Mualem mengeluarkan komentar yang mengejutkan terkait kondisi Indonesia yang semakin hari semakin memperihatinkan. Saat itu Mualem menyinggung keadaan politik lalu menyebut solusi referendum.

“Keadilan entah kemana, demokrasi entah kemana, jadi Indonesia ini sudah diambang kehancuran, maka Pak Pangdam saya minta maaf, mungkin Aceh ke depan lebih baik referendum saja,” kata Mualem.

Pernyataan Mualem tersebut lantas viral dan menuai pro kontra dari berbagai pihak baik di Aceh maupun nasional.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf bisa dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana referendum di Aceh. Menurut Wiranto, sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum.

“Nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Saat hukum positif (soal referendum) sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Tak hanya Wiranto, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu juga angkat bicara soal pernyataan Muzakir Manaf itu, Dia menegaskan tidak ada satu jengkalpun yang boleh lepas dari bagian negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, ia meminta jangan ada yang berusaha untuk melepaskan diri

“Ah Muzakir, nggak usah ngomong gitu. Nanti kalau TNI ke sana bilang DOM (daerah operasi militer) lagi. Nggak bisa. Kita menjaga kedaulatan ya, keutuhan,” ungkap Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019) seperti dilansir Republika.co.id.

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan