Demi Menjaga Damai Aceh, Mualem Minta Pemerintah Pusat Serius Wujudkan Butir MoU Helsinki

Mualem
Muzakir Manaf

Banda Aceh – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan pemerintah pusat harus komit menyelesaikan kesepakatan yang sudah tertuang dalam MoU Helsinki.

“Kita menyadari bahwa saat ini, Aceh sudah aman dan damai, kita juga menginginkan kondisi ini terus bertahan, damai yang telah terwujud agar terus dirawat,”‘ujar Mualem kepada Serambinews, Rabu (12/6/2019).

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Aceh ini meminta pusat merealisasikan semua butir-butir MoU Helsinki.

Sebelumnya Mualem mengklarifikasi pernyataannya terkait wacana mewujudkan referendum di Aceh.

Loading...

Dalam sebuah video singkat yang beredar sejak Selasa (11/6/2019) malam, Mualem menyampaikan empat point terkait hal itu.

Pertama, ia mengatakan, dirinya selaku Ketua Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh, pernyataan referendum yang dia sampaikan beberapa waktu lalu dalam acara haul meninggalnya Hasan Tiro adalah pernyataan spontan.

“Saya Muzakir Manaf selaku ketua PA dan KPA menyatakan sebagai berikut,
pertama bahwa menyatakan, tentang referendum tidak mewakili rakyat Aceh. Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggal Tgk Hasan Ditiro,” katanya.

Kedua, Mualem menyadari bahwa rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro NKRI.

“Ketiga, Aceh ke depan harus lebih maju, membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI,” katanya.

“Keempat, hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca MoU Helsinki akan saya buat surat tersendiri guna menuntaskan semua butir-butir MoU Helsinki ke depan,” tegas Mualem dalam video itu.

Serambinews yang mendapat konfirmasi bahwa Mualem membenarkan video yang beredar tersebut. “Iya, benar,” katanya.

Meski begitu, Mualem menyampaikan wacana referendum karena sebenarnya menginginkan Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan butir-butir MoU Helsinki.

“Mengapa kita bilang referendum, sebenarnya bergaining kita adalah agar butir-butir MoU Helsinki dituntaskan. Makanya dalam point keempat itu kita arahkan kepada MoU,” katanya.

Wacana referendum kata Mualem, adalah barter agar pusat tidak mengabaikan penjanjian dan kesepakatan dalam MoU Helsiniki antara Republik Indonesia dengan GAM.

“Kita tidak menarik (pernyataan referendum). Kita hanya barter dari referendum untuk menyelesaikan MoU. Kan kita katakan referendum karena MoU diasingkan, diabaikan tidak ada realisasi untuk menyelesaikannya,” kata Mualem.(*)

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan