Klarifikasi Mengenai Adanya Stempel Gubernur Aceh di Pidie

Keberadaan stempel Gubernur Aceh yang sempat digunakan dalam surat pengantar pidato Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud, belum ditemukan.

Fadhlullah TM Daud sudah memerintahkan Inspektorat dan Asisten III untuk menelusuri keberadaan stempel yang telah membuat Pemerintah Pidie menjadi buah bibir itu. Dia juga meminta agar orang yang membubuhkan cap gubernur Aceh itu dicari.

“Siapa yang menstempel pidato, terus kenapa bisa ada stempel gubernur di Pidie, dan alasannya apa? Apakah ada yang dibikin selama ini,” kata Fadhullah saat dikonfirmasi lewat telepon genggam, Kamis malam (20/6/2019).

Fadhlullah juga menerangkan alur atau perjalanan draf pidato LKPJ tersebut sebelum sampai ke persidangan.

Pidato tersebut disiapkan atau dikonsep oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie. Draf tersebut kemudian disampaikan ke Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakap Pidie yang dijabat Mutiin.

Setelah diperiksa Asesten III, draf tersebut diserahkan kepada Plt Sekda Pidie, Maddan untuk dibaca secara seksama.

“Setelah diparaf ketiga-tiganya, baru dibawa kepada wakil bupati, saya juga membacanya dan kita teken,” kata Fadhlullah.

Usai ditanda tangani, draf pidato kembali diambil oleh pihak yang pertama sekali menyerahkan, tanpa ada bubuhan stempel.

Bahan tersebut kemudian diperbanyak untuk diserahkan kepada anggota sidang di DPRK.

“Jadi saya tidak tau di mana distempel, apakah dikeuangan atau dimana. Makanya perlu diteliti betul itu stempelnya di mana,” tambah Fadhlullah.

Dirinya kaget saat seorang anggota DPRK Pidie, Isa Alima yang melakukan interupsi terkait ditemukan keanehan dalam naskah pidato LKPJ Bupati Pidie dengan adanya stempel Gubernur Aceh di atas tanda tangan Wakil Bupati, Fadhlullah TM Daud.

“Saya betul-betul kaget, jika saya tau ada yang sepeti itu, sudah pasti akan merala terlebih dahulu,” ujarnya.