LKPJ Bupati Pidie 2018 Terdapat Dua Kesalahan Yang Sangat Fatal

NADPost.COM – Banda Aceh- Asisten III Pemerintah Aceh kamaruddin Andalah, Sabtu (22/6/2019) mengatakan terdapat dua kesalahan fatal dalam penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018, yang disampaikan kepada DPRK setempat pada 20 Juni 2019.

Menurut birokrat senior itu, kesalahan fatal pertama adalah LKPJ tidak ditandatangani oleh bupati selaku kepala daerah. secara aturan LKPJ kepala daerah harus ditandatangi oleh kepala daerah (bupati-red) sendiri.

Karena yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kepala daerah. Maka bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Mendagri melalui gubernur. Selanjutnya LKPJ disampaikan oleh bupati kepada DPRK selanjutnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (IPPD) disampaikan oleh bupati kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

“Maka penandatangan laporan tersebut harus bupati langsung. Tidak boleh ditandatangani oleh wakil bupati, kecuali bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara,” terang Kamaruddin Andalah.

Ia melanjutkan, pengertian berhalangan sementara adalah suatu keadaan bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit dalam waktu lama, sedang mengikuti pendidikan/kursus dalam waktu lama, cuti di luar tanggung jawab negara, sedang menjalankan ibadah haji atau keadaan lainnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sama sekali.

“Hal yang demikian baru dapat ditandatangani oleh wakil bupati atas nama bupati. Kalau sekedar membaca LKPJ dalam rapat paripurna DPRK tidak masalah,” katanya.

Setengah bertanya Kamaruddin kemudian mengatakan, apakah Bupati Pidie saat ini dalam keadaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara? Karena LKPJ kepala daerah merupakan hal yang strategis dan prinsipil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila bupati tidak menyampaikan laporan tersebut dapat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat melalui Mendagri.

Aturan tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wakil bupati tidak berwewenang menandatangani kebijakan daerah yang bersifat strategis dan prinsipil seperti qanun, peraturan bupati dan LKPJ, karena wakil bupati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada bupati selaku kepala daerah.

Kesalahan fatal kedua adalah menggunakan stempel Gubernur Aceh pada naskah dinas Pemkab Pidie. Ini disebabkan tidak hati-hatinya petugas dan kurang pengawasan pejabat yang diberikan tugas atau kewenangan untuk itu.

“Tidak boleh ada stempel gubernur pada lembaga lain, hal ini dipahami oleh semua pihak termasuk aparat di Pemkab Pidie. Maka patut diduga ada unsur kesengajaan penyalahgunaan stempel Gubernur Aceh,” duganya.

Kamaruddin berharap kasus LKPJ Pidie menjadi pelajaran bagi jajaran pemerintahan di Aceh. Harus ekstra hati-hati dalam memproses administrasi pemerintahan, agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada semua pihak. “Apabila kita ASN bekerja secara tulus ikhlas dan kehati-hatian serta teliti, Allah akan melindungi kita, walau dalam badai sekalipun. Semoga menjadi renungan kita bersama,” imbuhnya.