Rp 1,6 Triliun Uang Aceh Harus Dikembalikan ke Pusat, Ini Penyebabnya Menurut Anggota DPRA

NADPost.com – Anggaran belanja pemerintah Aceh tahun 2018 Sudah berakhir dan sekarang sudah memasuki anggaran tahun 2019, namun dengan bergulirnya tahun Anggaran 2019 masih banyak meninggalkan sisa-sisa yang harus di kembalikan kembali ke pemerintah pusat, beginilah respon dari salah satu anggota Devan DPRA.

Otomatis, APBA 2018 yang sahat itu berjumlah sekitar Rp 16 triliun, diprioritaskan kepada belanja wajib dan mengikat.

Artinya hanya untuk belanja rutin yang diperbolehkan, tidak untuk proyek infrastruktur.

Hal itu sebagaimana disebut dalam Pasal 46 PP No.58 Tahun 2005, Pasal 106 dan Pasal 109 Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya, serta, Lampiran IV angka 12 huruf b Permendagri No.33 Tahun 2017.

Loading...

Belanja bersifat mengikat, yaitu yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Sementara, belanja yang bersifat wajib, yaitu untuk terjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu, menurut Asrizal, inilah penyebab utama terjadinya silpa pada APBA 2018.

Anggaran yang begitu besar tidak terserap dengan baik, karena peruntukannya hanya untuk belanja tersebut di atas.

Ditambah lagi, karena saat itu dipergubkan, anggaran harus disahkan pada April oleh Pemerintah Aceh dan Mendagri.

Meskipun ada proyek-proyek pembangunan yang boleh dikerjakan pada tahun 2018, namun sangat disayangkan pelelangan baru dilakukan pada Juni dan Juli tahun lalu.

“Dan ada beberapa proyek besar yang dibatalkan pembangunannya, karena pergub dan tidak cukup waktu pelaksanaan. Ada juga proyek yang tetap dilaksanakan, tapi tidak selesai, sehingga berefek kepada rekanan, dicoret karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,” kata Asrizal.
Karena itulah, serapan anggaran saat itu cukup rendah dan tidak maksimal. Dan, Asrizal cukup khawatir, tahun 2019 ini juga akan terjadi silpa dengan angka yang sama bahkan lebih.

“Ini serapan anggarannya baru 20 persen, ini sudah quartal ketiga, seharusnya serapan anggaran sudah di angka 50 atau 60 persen,” demikian Asrizal H Asnawi.(*)

p 1,6 Triliun Uang Aceh Harus Dikembalikan ke Pusat, Ini Penyebabnya Menurut Anggota DPRA

Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal Asnawi.

Otomatis, APBA 2018 yang saat itu berjumlah sekitar Rp 16 triliun, diprioritaskan kepada belanja wajib dan mengikat.

Artinya hanya untuk belanja rutin yang diperbolehkan, tidak untuk proyek infrastruktur.

Hal itu sebagaimana disebut dalam Pasal 46 PP No.58 Tahun 2005, Pasal 106 dan Pasal 109 Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya, serta, Lampiran IV angka 12 huruf b Permendagri No.33 Tahun 2017.

Belanja bersifat mengikat, yaitu yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Sementara, belanja yang bersifat wajib, yaitu untuk terjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu, menurut Asrizal, inilah penyebab utama terjadinya silpa pada APBA 2018.

Anggaran yang begitu besar tidak terserap dengan baik, karena peruntukannya hanya untuk belanja tersebut di atas.

Ditambah lagi, karena saat itu dipergubkan, anggaran harus disahkan pada April oleh Pemerintah Aceh dan Mendagri.

Meskipun ada proyek-proyek pembangunan yang boleh dikerjakan pada tahun 2018, namun sangat disayangkan pelelangan baru dilakukan pada Juni dan Juli tahun lalu.

“Dan ada beberapa proyek besar yang dibatalkan pembangunannya, karena pergub dan tidak cukup waktu pelaksanaan. Ada juga proyek yang tetap dilaksanakan, tapi tidak selesai, sehingga berefek kepada rekanan, dicoret karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,” kata Asrizal.
Karena itulah, serapan anggaran saat itu cukup rendah dan tidak maksimal. Dan, Asrizal cukup khawatir, tahun 2019 ini juga akan terjadi silpa dengan angka yang sama bahkan lebih.

“Ini serapan anggarannya baru 20 persen, ini sudah quartal ketiga, seharusnya serapan anggaran sudah di angka 50 atau 60 persen,” demikian Asrizal H Asnawi.(*)

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan