Mukhlis Mukhtar: Tugas Pemimpin Aceh Menyelesaikan Masalah

NADPots.com, BANDA ACEH – Mantan anggota DPRA, Mukhlis Mukhtar, S.H., menilai besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Aceh tahun 2018 adalah bukti bobroknya manajemen pemerintahan.

“Penyakit SiLPA, gagal tender dan tidak selesai pekerjaan berulang tiap tahun. Masak tidak ada penyelesaian masalah, tidak ditemukan penyebabnya, dan kemudian menjadi langkah evaluasi tahun berikutnya,” kata Mukhlis Mukhtar kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Selasa, 25 Juni 2019.

Menurut Mukhlis Mukhtar, kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Aceh gagal mengemban amanah. “Pemimpin bek lage diktator Afrika Idi Amin, tren kapai ek kapai,” ujar mantan Ketua Pansus terkait Wali Nanggroe ini menamsilkan.

Seharusnya, kata Mukhlis Mukhtar, titik fokus gubernur di daerah, melakukan koordinasi dengan SKPA mencari penyelesaian masalah, bukan “jalan-jalan”, dan juga tidak perlu mencari “kambing hitam”.

Loading...

“Seluruh proses di Pemerintah Aceh secara hierarki, ya, tanggung jawab pimpinan daerah,” ujarnya.

Mantan Ketua Pansus UUPA ini meminta eksekutif dan legislatif Aceh bertobat. “Dana Otsus itu uang darah dan nyawa orang Aceh. Jadi, bukan jatuh dari langit. Untuk itu berpikirlah agar dana ini bisa jadi obat, bukan jadi penyakit baru,” tegas Mukhlis Mukhtar.

Sebagai orang terlibat dalam pembahasan UUPA dan Otsus, Mukhlis Mukhtar merasa prihatin dengan tata kelola anggaran Aceh selama ini. “Kami tahu persis mengapa anggaran (Dana Otonomi Khusus Aceh) itu ada. Maka jangan salahkan orang lain bila anggaran ini gagal menyejahterakan Aceh,” ucapnya.

Dia melihat perilaku KKN dan bancakan anggaran sangat masif di Aceh. “Jadinya masing-masing berlomba untuk dapat kue APBA dengan cara ilegal“. Perkongsian ilegal para pihak membuat perbuatan ini mulus,” ujar Mukhlis Mukhtar.

Menurut Mukhlis Mukhtar, cara satu-satunya agar ke depan SiLPA tak lagi besar dan penggunaan duit Aceh mampu menyejahterakan masyarakat adalah perbaiki mekanisme anggaran. “Hentikan segala bentuk KKN dalam mengelola anggaran. Juga berhenti pelesiran pimpinan daerah. Buat apa cari investor atau bantuan keluar, anggaran yang ada saja tak pernah habis,” katanya.

Dikutip portalsatu.com dari kemendagri.go.id, SiLPA Provinsi Aceh tahun 2018 mencapai Rp1.652.595.332.255 (Rp1,652 triliun lebih). Angka itu tertinggi ketiga se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memerintah setiap daerah yang SiLPA-nya cukup besar agar menggenjot penyerapan APBD. “SiLPA APBD sangat besar, penyerapannya harus digenjot semaksimal mungkin agar tidak ada sisa anggaran,” kata Tjahjo di Jakarta, 19 Juni 2019.

“Untuk bisa menyerap anggaran secara optimal, perencanaan harus dimatangkan dan pastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik,” kata Tjahjo.

Advertisement
loading...

Tinggalkan Balasan