Mahasiswa Gelar Aksi terkait Beredarnya Video Mesum Bupati Simeulue dengan Seorang Wanita

NADpost – Video mesum yang diduga Bupati Simeulue, Erli Hasim dengan seorang wanita, memicu gelombang aksi demonstrasi.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Simeulue (AMPPI) menggelar aksi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (21/8/2019).

Aksi tersebut buntut dari berbagai persoalan yang sedang membelit Simeuleu, mulai dari skandal video musem orang yang diduga Bupati Simeulue, Erli Hasim dengan seorang wanita, hingga kasus korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang telah menyeret mantan bupati Simeulue, Darmili.

Para mahasiswa menggelar aksi sekira pukul 11.00 WIB.

Mengambil tempat di tengah bundaran Simpang Lima, mahasiswa langsung memulai orasinya secara bergantian.

Dalam aksinya, mahasiswa juga mengusung sejumlah kartun bertuliskan kecamatan terhadap elite yang terlibat dalam kasus di Simeulue seperti ‘Mendagri copot Bupati Simeulue’, ‘Kami tak ingin bupati mesum’, dan beberapa lainnya.

Koordinator Aksi, Kutar Maulana dalam orasinya menyuarakan, berbagai kasus yang membelit elite Simeulue, terutama kasus video amoral yang diduga Bupati Simeulue dengan seorang wanita telah mencoreng nama baik daerah mereka.

“Simeulue hari ini sangat memprihatinkan dengan kondisinya yang carut marut, belum tuntas kasus korupsi PDKS muncul lagi kasus dana siluman Rp 9,6 M, dan yang paling memilukan adalah adanya video amoral yang diduga melibatkan orang nomor satu di Simeulue,” teriaknya.

Oleh sebab itu, mereka selaku mahasiswa dan pemuda Simeuleu merasa terpanggil atas berbagai kasus tersebut.

“Kami mahasiswa turun ke jalan menyuarakan ke Mahkamah Agung RI dan Kemendagri agar segera mengeluarkan fatwa terkait video amoral Bupati Simeulue, agar ketenteraman dan ketenangan masyarakat Simeulue dapat kondusif,” teriaknya.

Pantauan Serambinews.com, aksi tersebut berlangsung aman dan tertib di bawah kawalan pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh.

Meski di bawah terik matahari, mahasiswa tetap beraksi hingga menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh.

Sebelumnya, Bupati Simeulue Erli Hasyim angkat suara menanggapi kasak-kusuk penyebaran video pribadinya.

Erli menyatakan akan melaporkan penyebar video pribadinya dengan aduan dugaan pelanggaran UU ITE, sekaligus menggugat ganti rugi senilai Rp 100 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Erli Hasyim kepada Serambi, menanggapi hasil paripurna DPRK Simeulue yang akan meneruskan hasil pansus ke Mahkamah Agung.

Erli menilai ada sesuatu yang dipaksakan dalam paripurna DPRK. Mantan anggota DPR Aceh ini menyatakan, kewenangan rapat paripurna itu seharusnya memutuskan, bukan malah meneruskan hasil pansus.

Erli Hasyim mengatakan, selama ini dirinya memang tidak mau menanggapi penyebaran video pribadinya itu. Namun, karena sudah dibawa ke paripurna DPRK dan hasilnya meneruskan ke MA, maka dirinya harus mengambil sikap.

Menurut Erli, saat ini ia sudah menunjuk tim pengacara untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Saat ini, tim pengacaranya sudah mengumpulkan alat bukti yang akan dilaporkan ke polisi.

“Jangan dipahami persoalan ini menyangkut pribadi Erli Hasyim, tetapi pahami kapasitas saya sebagai bupati adalah mitra kerja dari DPRK. Mestinya, pimpinan (DPRK) itu duduk, bicarakan apa persoalan,” kata Erli Hasyim menanggapi Rapat Paripurna DPRK Simeulue yang beragendakan penyampaian laporan hasil panitia khusus (Pansus) video pribadi bupati.

Erli juga mengatakan, tim Pansus harusnya bekerja ekstra memanggil semua saksi, lalu diminta keterangannya secara terbuka.

“Jadi tidak boleh hanya dapat dari kliping,” ulas Erli Hasyim.

Usulkan Pemakzulan

Sementara itu, Irawan Rudiono, Ketua Tim Pansus yang mengusut perkara video pribadi Bupati Simeulue itu menyebutkan ada beberapa alasan yang membuat tim Pansus DPRK Simeulue mengusulkan pemakzulan Bupati Erli Hasyim.

“Pertama, sesuai video yang sudah beredar. Kemudian, tuntutan unjuk rasa Gempar, rekaman dan juga berita-berita dari media massa,” kata Irawan.

Ia juga mengatakan, tim pansus sudah dua kali memanggil Bupati Simeulue untuk mengklarifikasi video, namun Erli Hasyim tidak datang.

Menurutnya, hal itu menguatkan dugaan bahwa perempuan dalam video itu bukan isterinya.

“Kalau memang isterinya kenapa tidak mau hadir saat diminta klarifikasi,” ujar Ketua Tim Pansus Irawan Rudiono.

Irawan menyebutkan, Tim Pansus telah menyelesaikan tugasnya terkait video pribadi Bupati Simeulue yang menyebar ke publik. Hasil kerja tim Pansus disampaikan melalui rapat Paripurna DPRK Simeulue.

Dalam laporannya menyebutkan, selama tim Pansus menjalankan tugasnya terhitung sejak 29 Juli 2019, tim pansus tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.

“Kami sampaikan, semua yang dilakukan tim pansus, semua berdasarkan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk bukti terkait video yang dikumpulkan pihak tim pansus, kata Irawan Rudiono, telah diserahkan langsung kepada ketua DPRK Simeulue, Murniati SE, yang memimpin rapat paripurna.

Irawan menyebutkan, berdasarkan hasil investigasi oleh tim pansus, maka tim pansus berpendapat untuk segera ditindaklanjuti oleh lembaga DPRK Simeulue.

Rapat paripurna itu, tidak dihadiri oleh Bupati Simeulue serta jajaran SKPK, meskipun telah diundang.

Rapat paripurna itu mendapatkan penjagaan dari aparat keamanan.

Menurut Irawan Rudiono, ketidakhadiran Bupati dan jajaran tidak mengurangi semangat untuk melaksanakan rapat paripurna ini.

Pimpinan rapat paripurna, Murniati SE, usai menerima laporan hasil tim pansus menyatakan bahwa tim pansus telah bekerja maksimal. Dikatakan, laporan hasil tim pansus telah disetujui bersama oleh 13 anggota DPRK yang hadir.