Kongres Luar Biasa PNA Melanggar Konstitusi Partai

NADPost.com l Perlu digaris bawahi bahwa selama ini kebijakan yang diambil oleh Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum tidak melanggar konstitusi partai dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh. Bahwa penyelenggaraan Kongres Luar Biasa jelas-jelas hal tersebut melanggar konstitusi partai karena digagas oleh struktur partai yang penunjukannya secara tidak sah.

Kepada seluruh kader PNA diseluruh Aceh diharapkan agar mematuhi dan menjalankan seluruh keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Partai agar tidak terjadi sanksi dikemudian hari. PNA didirikan untuk memperjuangkan kepentingan Aceh yang lebih besar bukan untuk kepentingan oknum-oknum yang ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak beretika.

Bahwa, pada tanggal 10 Spetember 2019, Majelis mahkamah telah melakukan sidang dan rapat permusyawaratan dengan kesimpulan dan putusan sebagai berikut:

a. Ketua Majelis Tinggi Partai dan atau Majelis Tinggi Partai tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk ataupun mengangkat pelaksana tugas ketua umum dan pelaksana tugas sekretaris jenderal dan serta memberhentikan ketua umum dan ataupun sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat sehingga Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai atau Majelis Tinggi Partai dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.

b. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketua Majelis Tinggi Partai telah melanggar mekanisme pengambilan keputusan baik menurut Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga Partai Nanggroe Aceh dan Keputusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.

c. keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai tentang permintaan Majelis Tinggi Partai kepada dewan Pimpinan Pusat untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan baik menurut Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga Partai Nanggroe Aceh sehingga keputusan mengenai permintaan dimaksud dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.

d. Keputusan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA sebagaimana Surat Keputusan No. 001/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Ketua Harian Samsul Bahri bin Amiren dan penunjukan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian yang baru dan Surat Keputusan No. 002/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Miswar Fuadi sebagai Sekretaris jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai Sekretaris jenderal yang baru sesuai dengan kewenangan dan mekanisme sebagaimana konstitusi partai sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum dan berlaku secara hukum.

Adapun yang menjadi putusan Mahkamah adalah:

1. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh atau Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh mengenai Penunjukan Samsul Bahri bin Amiren sebagai pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh dan penunjukan Miswar Fuadi sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal partai Nanggroe Aceh.

2. Menyatakan Batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh atau Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh mengenai pemberhetian Pemohon Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh dan Pemberhentian Muharram Idris sebagai Sekretaris jenderal Partai Nanggroe Aceh.

3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh atau Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe mengenai Permintaan Kongres Luar Biasa Partai Nanggroe Aceh.

4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan No. 001/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Ketua Harian Samsul Bahri bin Amiren dan penunjukan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian yang baru

5. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan No. 002/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Miswar Fuadi sebagai Sekretaris jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai Sekretaris jenderal yang baru.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka secara hukum Irwandi Yusuf masih sebagai Ketua Umum PNA, Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian dan Muharram Idris sebagai sekretaris jenderal PNA.

6. Bahwa, pada kesempatan ini mahkamah menghimbau kepada seluruh kader, pegurus PNA baik di Pusat maupun di wilayah untuk patuh pada konstitusi partai dan tidak ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan cara mengatasnamakan DPP PNA untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa.

7. Bahwa, Mahkamah Partai juga menghimbau agar pihak terkait baik KIP maupun lembaga lainnya agar dapat mengambil sikap bijaksana terhadap keputusan Mahkamah ini. (Felix Rodriguez)