Terkait Realokasi Anggaran, Plt Gubernur Aceh Hanya Perlu Melapor ke Mendagri

NADPost.com I BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Syukriy Abdullah, mengatakan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), secara regulasi sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dimana, pada Pasal 28 ayat (4) disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam keadaan darurat dimungkinkan untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Kemudian, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan 20 Maret 2020, dengan tegas telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk percepatan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dengan melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Hal ini dimaksudkan agar Mendagri mempermudah penanganan Covid-19 oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan melakukan revisi atau pergeseran dalam APBD.

“Dalam konteks Aceh, Pemprov dapat mengambil keputusan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran belanja dalam APBA dan melapor ke Mendagri sebagai pengevaluasi APBA serta memberitahukan hal ini kepada DPRA,” kata Syukriy Abdullah kepada AJNN, Jumat (3/4).

Menurutnya, Mendagri sebelumnya telah mengantisipasi implikasi Covid-19 ini dengan mengeluarkan Permendagri Nomor20 Tahun 2020, tanggal 14 Maret 2020, dengan mendorong Pemda memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Salah satunya adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 dengan pendanaan dari APBD. Untuk itu, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang nantinya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dalam akun belanja tak terduga.

Hal yang menggembirakan, menurut Syukriy Abdullah, adalah, pada akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan melakukan refocusing atau pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, termasuk melakukan perubahan alokasi anggaran antar program dalam APBA.

“Berdasarkan perintah dari presiden, gubernur bisa melaksanakan proses keuangan untuk kondisi darurat. Sebab, gubernur adalah perpanjangan tangan presiden,” tutur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah ini.

Meski demikian, Syukriy mengatakan, idealnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat duduk bersama serta membuat komitmen, agar anggaran dalam APBA 2020 akan dibahas dalam paripurna perubahan Qanun APBA.

Namun yang terpenting, setiap kebijakan peralihan anggaran yang diambil oleh Plt Gubernur Aceh, harus dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu. Sebab, secara aturan gubernur merupakan pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.

“DPRA boleh mengusulkan koreksi atau perbaikan terhadap usulan gubernur, tetapi tetap dalam kerangka yang sama dengan RPJMA. Kecuali untuk kondisi bencana alam, bencana sosial, dan darurat. Gubernur harus memberitahu Mendagri tentang keputusan yang diambilnya. Karena gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jika Mendagri oke, gubernur jalan terus,” jelasnya.

Bahkan, kata Syukriy, jika dalam perjalanannya DPRA, enggan melakukan pembahasan melalui mekanisme anggaran perubahan, hal ini tidak memiliki dampak apapun. Sebab, kondisi peralihan anggaran ini dialakukan dalam kondisi darurat dan sudah mendapat perintah dari presiden.

Ditegaskannya, ini bukan bentuk pengabaian kepada DPRA, tetapi lebih kepada penerapan prinsip kebencanaan dan kedaruratan yang harus segera diselesaikan. Proses pengadaan dalam penggunaan dana APBA, sudah ada aturannya dan pada tahap ini selayaknya tidak ada intervensi dari pihak manapun

“Sebenarnya tidak apa-apa kalau DPRA tidak mau membahas pergeseran anggaran yang harus dilakukan ini, karena sudah ada perintah dari Presiden dan Mendagri. Perlu dipahami, DPRA bukan pengelola keuangan, tetapi ‘pengawal atas nama kepentingan rakyat’ utk semua belanja yang dikeluarkan oleh Pemda,” ungkapnya.

“Terlebih lagi dalam kondisi darurat dan keadaan luar biasa seperti sekarang ini, kepentingan rakyat harus lebih diutamakan di atas kepentingan politik dan kepentingan lainnya,” pungkas Syukriy Abdullah.