Plt Gubernur Aceh: Sebutan Wakil Rakyat Jangan Hanya Slogan Saja

NADPost.com I ACEH TAMIANG – Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta kepada seluruh anggota DPRK Aceh Tamiang yang baru dilantik agar sebutan sebagai “wakil rakyat” jangan hanya menjadi slogan saja. Namun harus dipegang teguh agar tidak mengalami degradasi makna setelah duduk di lembaga legeslatif.

Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah dalam amanat tertulisnya seperti dibacakan oleh Bupati Aceh Tamiang, Mursil saat memberi sambutan pada acara rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRK Aceh Tamiang masa jabatan 2019-2024 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat, Senin (9/9).

Plt Gubernur Aceh juga meminta kepada anggota DPRK Aceh Tamiang supaya memperkuat hubungan dengan rakyat dan tidak pernah membangun tembok birokrasi. Menurutnya, hubungan dengan rakyat bisa dibangun melalui jalur komunikasi langsung, melalui kinerja yang berintegritas serta dengan menunjukkan kepedulian terhadap suara rakyat.

Jika ingin memuaskan hati rakyat, kata Nova, wakil rakyat harus memperkuat kulitas kerja sehingga mampu mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat, bertindak efektif dan bekerja akurat.

“Dengan demikian setiap gerak pembangunan yang dirancang akan berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan pencapaian yang terukur,” kata Nova Iriansyah.

Nova menuturkan, berbagai tugas penting sudah menanti anggota DPRK yang baru dilantik, terutama dalam menuntaskan agenda reformasi, menegakkan supremasi hukum, mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, terlebih lagi untuk menjalankan kebijakan otonomi khusus yang berlaku di Aceh.

Sebagai anggota dewan, kata Nova, bapak-ibu harus memiliki obligasi moral untuk menuntaskan agenda tersebut. Jangan sampai justru anggota dewan yang memperlambat jalannya perubahan tersebut, sehingga kepercayaan rakyat kepada legeslatif dan eksekutif bisa luntur nantinya.

Nova berharap, anggota dewan mampu melahirkan momentum perubahan melalui tiga ruang gerak, pertama, melalui sikap kritis dan kecermatan dalam membahas regulasi lokal untuk melindungi kepentingan masyarakat demi terwujudnya cita-cita pembangunan.

Kedua, anggota dewan jangan pernah ragu untuk meminta masukan dari masyarakat terkait hal-hal yang dibutuhkan, disamping itu perlu juga mendengar pemikiran para ahli dan memantau informasi melalui tehnologi informasi untuk memperkaya wawasan.

Yang ketiga, dalam penyusunan anggaran, anggota dewan harus melakukan secara akurat, transparan dan akuntabel, sehingga pembahasan APBK bisa tepat waktu dan program pembangunan dapat dijalankan di awal tahun.

“Dengan demikian regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan pembangunan dan suara rakyat,” ungkap Nova Iriansyah.