Didemo Mahasiswa Hingga Sore, DPRK Pidie Tolak Tanda Tangani Petisi Mahasiswa Tolak Omnibus Law

NADPost.com – Sigli | Ratusan Mahasiswa yang bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Pidie menggelar aksi hingga sore hari gedung DPRK Pidie, Senin (19/10/2020).

Orator aksi silih berganti menyampaikan aspirasi mereka menolak undang-undang sapu jagat atau Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI.

Massa bahkan menolak tawaran dari para dewan untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPRK Pidie dan begitu juga masaa menolak tawaran makanan dan malah lebih memilih berorasi di halaman gedung hingga sore.

Menjalang salat asar, perwakilan aksi massa menyerahkan petisi berisi sejumlah tuntutan agar dapat segera ditindaklanjuti dewan.

Namun Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail yang didampingi beberapa anggota dewan menolak menandatangani petisi yang disodorkan mahasiswa tersebut, karena dianggap melampaui kewenangan DPRK.

“Tolong dipelajari dan diperbaiki kembali narasi dalam petisi ini, nanti diserahkan kembali kepada kami,” kata Mahfuddin di hadapan ratusan mahasiswa.

Petisi yang ditolak ditantangani DPRK Pidie berisi sejumlah poin, antara lain mengecam pihak-pihak yang mendukung Omnibus Low UU Cipta Kerja dan menuntut ketegasan DPRK Pidie menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Massa juga menuntut DPRK mendesak Forum Besar (Forbes) DPR dan DPD RI Asal Aceh menyurati presiden mengeluarkan peraturan pemerintah penganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

Dalam poin lain, massa meminta DPRK menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan amdal dan aturan tambang yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang dan mendesak untuk melaksanakan reformasi agraria sejati sesuai dengan ketetapan yang dimuat dalam UUPA.

Malahan dua poin dalam petisi itu dicoret pimpinan dewan saat memeriksa isi petisi, dua petisi yang dicoret antara lain berisi pengecaman tindakan represif yang dilakukan aparat kepada masa unjuk rasa di seluruh daerah di Indonesia yang ikut menolak Omnibus Law dan meminta para Mahasiswa, OKP LSM, pelajar dan masyarakat yang ditangkap agar dibebaskan.

Satu lagi poin petisi yang dicoret yakni berisi permintaan membuat video dokumenter terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja bersama-sama pesreta aksi berisi pernyataan

“Kami Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dan Mahasiswa Tegas Menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Meminta Presiden RI Mengeluarkan Peraturan Penganti Undang-Undang, Hidup Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.”

Mahasiswa juga menuntut DPRK Pidie menindaklanjuti tuntutan kami untuk disampaikan kepada DPRA dan diteruskan kepada DPR-RI dan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari DPRK Pidie.

Atas penolakan penandatangan petisi yang disodorkan itu, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi mulai pukul 11.00 WIB merasa kecewa terhadap sikap DPRK Pidie dan mengancamkan akan kembali membuat aksi serupa.

“Kami sangat kecewa terhadap anggota DPRK Pidie, katanya perwakilan rakyat, tapi ternyata masih berkhianat hingga saat ini. Kami juga heran, mengapa petisi sebelumnya diterima dengen baik, giliran petisi yang kami buat berdasarkan kajian lapangan ditolak dan malah dicoret-coret,” kata Aqsa Buana, salah satu koordinator aksi.

Sekira pukul 17.00 WIB massa meninggalkan gedung DPR Pidie dan dilanjutkan dengan konvoi ke Kota Sigli sebelum membubarkan diri.